arekMEMO.Com – BPJS Ketenagakerjaan Juanda bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya menggelar sosialisasi untuk meningkatkan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi marbot, imam, muadzin, takmir, hingga pengurus masjid.
Kegiatan ini digelar BPJS Ketenagakerjaan Juanda dalam rangka memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial, yang kali ini menyasar kalangan penggiat masjid.
Kegiatan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Juanda pada Minggu 19 April 2026 ini dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Daerah (PD) DMI Kota Surabaya oleh DR. H. Arif Afandi, M.Si di Masjid Nuruzzaman, Kampus B Universitas Airlangga Surabaya.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya Drs Arief Boediarto M. Si, Ketua PW DMI Jawa Timur Dr. KH. Sujak.
Turut hadir sejumlah tokoh masyarakat seperti Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Prof. Dr. Thohir Luth, MA, Katib ‘Aam PBNU KH. Ahmad Said Asrori serta Ketua Takmir Masjid Nuruzzaman Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda turut memberikan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para peserta sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, Teldi Rusnal, menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal, tetapi juga pekerja rentan, termasuk penggiat masjid yang masuk kategori Bukan Penerima Upah (BPU).
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman penggiat masjid tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Pihaknya mendorong agar para penggiat masjid ini mendapat perlindungan dalam dua program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan skema iuran yang dapat didukung pemerintah daerah maupun dibayarkan secara mandiri.
Sebagai bentuk komitmen nyata, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan kartu kepesertaan secara simbolis kepada perwakilan takmir masjid.
“Ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DMI Kota Surabaya, DR. H. Arif Afandi, M.Si, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai perlindungan jaminan sosial sangat penting bagi tenaga kerja keagamaan yang selama ini belum banyak tersentuh.
“Kami berkomitmen mendorong perlindungan bagi marbot, imam, muadzin, takmir hingga pengurus ormas keagamaan. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan bahwa DMI akan menggerakkan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar program ini menjangkau lebih luas.
“Kami berharap program ini dapat menjangkau hingga tingkat bawah dengan dukungan aktif para pengurus,” jelasnya.
Menurut Teldi Rusnal, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan di ekosistem keagamaan.
Saat ini, pihaknya telah menggandeng DMI di tujuh kecamatan di Surabaya dan empat kecamatan di Sidoarjo dalam wilayah kerja Kantor Cabang Juanda.
“Kami terus melakukan edukasi agar informasi ini menjangkau hingga tingkat desa, sehingga semakin banyak penggiat masjid yang terlindungi,” katanya.
Pihaknya juga memastikan bahwa iuran program kini semakin terjangkau. Untuk segmen BPU, iuran JKK dan JKM hanya sebesar Rp8.400 per bulan dan berlaku hingga Desember 2026.
“Dengan kebijakan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang ikut serta karena manfaatnya sangat besar,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya Drs. Arief Boediarto M. Si mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DMI yang baru dilantik dan berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus Pimpinan Cabang DMI Kecamatan se-Kota Surabaya masa khidmat 2026–2031,” ujarnya.
Pemerintah Kota Surabaya, kata dia, akan terus mendukung program DMI yang sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, menjaga kerukunan umat beragama, serta memperkuat nilai toleransi.
“Kepada para pengurus yang baru, saya berpesan agar menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta terus berinovasi menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan umat, terutama generasi muda,” tambahnya.
Sementara, Ketua DMI Kota Surabaya kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban umat.
“Kami berkomitmen menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.***
