arekMEMO.Com – Setiap kali linimasa ramai membicarakan keberhasilan Dewan Kesenian Jakarta, saya tersenyum. Bukan karena iri, bukan pula karena sinis. Tetapi karena ingat pepatah Jawa: “Seje desa mawa cara, negara mawa tata.” Setiap daerah punya jalan sendiri. Jakarta bukan Surabaya. Dan Surabaya tidak pernah bercita-cita menjadi fotokopi ibu kota.
Benar, pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah tonggak sejarah. Negara akhirnya mengakui kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.
Bahkan Dana Abadi Kebudayaan digulirkan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Secara normatif, semuanya terdengar megah. Seolah kebudayaan telah naik kelas, dari sekadar pelengkap seremoni menjadi fondasi peradaban.
Namun hukum yang indah di atas kertas belum tentu menjelma menjadi struktur yang kokoh di lapangan. Model dewan kesenian memang lahir dari embrio Jakarta. Di bawah kepemimpinan figur-figur seperti Ali Sadikin, ruang kebudayaan diberi panggung politik yang relatif progresif pada masanya.
Infrastruktur seperti Taman Ismail Marzuki menjadi simbol keberpihakan pemerintah daerah terhadap kerja-kerja seni. Tetapi harus diingat: Jakarta adalah ibu kota negara, dengan kapasitas fiskal dan posisi politik yang berbeda.
TURUNLAH DARI LANGIT
Hingga hari ini, tak ada regulasi nasional yang secara eksplisit dan seragam mengatur status hukum, kewenangan, maupun mekanisme akuntabilitas dewan kesenian daerah.
Sebagian lahir lewat SK kepala daerah, sebagian lewat akta perkumpulan, sebagian lagi hidup dengan semangat dan doa.
Dalam Musyawarah Nasional di Taman Impian Jaya Ancol, lahirlah “Rekomendasi Ancol”: penguatan independensi, payung hukum jelas, tata kelola transparan. Aspirasi itu penting. Tetapi mari kita turun dari langit normatif ke bumi lokal. Masalah itu kita localizing ke Surabaya.
Sebagai wartawan atau dalam bahasa kampung saya, “buruh pabrik kata-kata” saya menyaksikan perjalanan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) yang dilahirkan pada 1972 sementara saya aktif di Balai Pemuda sejak 1975.
DKS memang replikasi gagasan Jakarta, tetapi prosesnya sangat Surabaya.
Konteksnya adalah persiapan Pekan Olahraga Nasional IX tahun 1969. Kota ini berbenah. Fasilitas diperbaiki. Ruang-ruang publik disulap.
Di kawasan Balai Pemuda Surabaya, para perupa yang mengerjakan patung dan relief proyek PON menempati area pojok selatan. Ruang itu kemudian dikenal sebagai Aksera sebuah simpul kreativitas yang lahir dari kerja proyek, bukan dari proposal.
Di periode yang hampir bersamaan, grup teater asuhan Soenarto Timoer menggarap lakon “Kereta Malam”. Para pemain seperti Amang Rahman, Daryono, Krishna Mustadjab, dan Farid Dimyati dkk berlatih di sekitar kawasan tersebut. Mereka difasilitasi Walikota Soekotjo, sosok birokrat yang cukup terbuka terhadap aktivitas seni.
Sepulang pementasan di TIM Jakarta, para awak teater melapor kepada walikota. Salah satu laporan penting mereka adalah, Jakarta memiliki dewan kesenian sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Usul pun dilontarkan agar Surabaya membentuk lembaga serupa.
Ide itu direspons positif. Studi banding dilakukan, didampingi staf bidang Kesejahteraan Rakyat.
Tak butuh waktu lama, Dewan Kesenian Surabaya terbentuk. Karena para seniman belum akrab dengan tata kelola organisasi dan administrasi pemerintahan, maka jabatan ketua pertama justru dipercayakan kepada seorang birokrat Kotapraja – belum menggunakan sebutan Kotamadya.
Ini menarik: sejak awal, relasi seniman dan birokrasi sudah bersifat kolaboratif, bukan konfrontatif.
HADIAH GEDUNG
Saat pelantikan, Walikota Soekotjo menyerahkan simbol kunci Gedung Kesenian. Sebuah kepercayaan yang langka. Bahkan dalam wawancara saya dengan Amang Rahman dan Krishna Mustadjab, disebutkan bahwa jarang ada dewan kesenian daerah yang langsung “dihadiahi” gedung pada hari pelantikannya.
Namun sejarah tidak hanya menyimpan romantika. Pengelolaan gedung itu kemudian bermasalah. Perawatan kurang optimal. Fasilitas rusak. Dalam dinamika berikutnya, pada era setelah Soekotjo ketika Surabaya dipimpin antara lain oleh Muhadji Wijaya komunikasi masih terjaga. Tetapi memasuki masa berikutnya – Suparno lalu Purnomo Kasidi – relasi seniman dan birokrasi perlahan merenggang.
